SIDRAP, Presisipolri.com – Kapolres Sidrap, AKBP Fantry Taherong, bersama Penjabat (Pj.) Bupati Sidrap, Kajari, serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Kadis PU, Kapolsek Maritengngae, Kapolsubsektor Watang Sidenreng meninjau lokasi jembatan runtuh di Desa Akakae, Kecamatan Watang Sidenreng, pada Minggu (02/02/25).
Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah cepat Forkopimda dalam menangani dampak dari runtuhnya jembatan yang menjadi akses bagi masyarakat. Kehadiran Kapolres Sidrap dan jajaran Pejabat Daerah bertujuan untuk memastikan keamanan serta mempercepat langkah penanganan pasca-kejadian.
Kapolres Sidrap, AKBP Fantry Taherong menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap mendukung penuh upaya pemerintah dalam menangani dampak dari kerusakan jembatan tersebut. "Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keamanan di sekitar lokasi dan mendukung percepatan perbaikan jembatan tentunya dengan spesifikasi teknis jembatan yang sesuai dengan peruntukan agar aktifitas warga tidak terhambat dalam waktu lama," ujarnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Sidrap menyampaikan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah konkrit untuk memperbaiki jembatan ini. "Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk percepatan perbaikan, serta menyediakan jalur alternatif agar aktivitas masyarakat tidak terhambat," katanya.
Kajari Sidrap juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses perbaikan jembatan agar pembangunan berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran. "Kami akan mengawal kebijakan ini agar berjalan dengan baik, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum," ungkapnya.
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang turut hadir dalam tinjauan tersebut menyatakan komitmen mereka untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan di Sidrap. Mereka juga berinteraksi dengan warga setempat untuk menyerap aspirasi serta memastikan masyarakat mendapatkan solusi terbaik.
Diharapkan dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan, perbaikan jembatan di Akakae dapat segera terealisasi, sehingga mobilitas warga kembali normal dan roda perekonomian tetap berjalan dengan baik. (*)
